APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.
Dengan kata lain Asia-Pacific Economic Cooperation, atau APEC, adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.
APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela.
APEC memiliki 21 anggota – disebut sebagai “Member Ekonomi” – yang menyumbang sekitar 40,5% 1 dari populasi dunia, sekitar 54,2% 1 dari GDP dunia dan sekitar 43,7% 2 dari perdagangan dunia.
Maksud dan Tujuan
APEC didirikan pada tahun 1989 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk wilayah dan untuk memperkuat komunitas Asia-Pasifik.
Sejak awal, APEC telah bekerja untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia-Pasifik, menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor. Kunci untuk mencapai visi APEC adalah apa yang disebut sebagai ‘Tujuan Bogor’ yang bebas dan terbuka perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi industri hingga 2020 untuk mengembangkan ekonomi.. Tujuan ini diadopsi oleh 1994 mereka Para pemimpin di pertemuan di Bogor, Indonesia.
Bebas dan terbuka membantu perdagangan dan investasi ekonomi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perdagangan internasional dan investasiSebaliknya, proteksi harga tetap tinggi dan mendorong inefisiensi dalam industri-industri tertentu. erdagangan bebas dan terbuka membantu menurunkan biaya produksi dan dengan demikian mengurangi harga barang dan jasa – manfaat langsung bagi semua.
APEC juga bekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien pergerakan barang, jasa dan orang di seluruh di wilayah perbatasan melalui kebijakan ekonomi dan kesejajaran dan kerjasama teknis.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)APEC
KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
Peran Serta Indonesia Dalam APEC
Pada bulan Agustus 2005, Departemen Luar Negeri (Deplu) bekerja sama dengan CSIS mengadakan workshop dengan tema “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan”. Workshop ini, yang dihadiri kalangan swasta, akademisi, LSM, dan pemerintah, dibagi menjadi dua sesi. Sesi Pertama membahas tema ”Mid-Term Stocktake: Kemajuan dan Tantangan dalam Bidang Liberalisasi dan Fasilitasi Menuju Bogor Goals”. Fokus sesi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum APEC telah dicapai. Berbagai hambatan pada bidang-bidang yang belum mencapai kemajuan juga dibahas dalam sesi ini.
Tema Sesi Kedua adalah “APEC dan Indonesia: Relevansi APEC dalam Membahas Isu-Isu di luar Isu-Isu Ekonomi”. Sesi ini membahas prioritas jangka panjang Indonesia di APEC dan relevansi APEC sebagai forum untuk membahas isu-isu non-ekonomi, seperti isu sosial dan keamanan.
Seminar diawali oleh laporan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Deplu dan dilanjutkan oleh pidato pembukaan Menteri Luar Negeri serta keynote speech Menteri Perdagangan. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa, sebagai salah satu pendiri kerjasama ini, Indonesia memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC dan telah berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk ekonomi maju serta 2020 untuk ekonomi berkembang. Menlu menggarisbawahi agar Indonesia dapat kembali memainkan peran kepemimpinan dalam proses APEC.
Menteri Perdagangan dalam sambutannya, menekankan bahwa APEC merupakan forum kerjasama yang penting bagi Indonesia. APEC dapat bermanfaat bagi Indonesia khususnya dalam hal peningkatan fasilitas perdagangan dan investasi serta Economic and Technical Cooperation (ECOTECH). Menteri Perdagangan menggarisbawahi bahwa kerjasama APEC tetap relevan mengingat anggotanya dapat mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi tanpa harus bernegosiasi, suatu hal yang tidak dapat dilakukan di World Trade Organization (WTO).
Para pembicara yang tampil pada Sesi Pertama adalah Mahendra Siregar, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Menko Perekonomian, Pos M. Hutabarat, Staf Ahli Depdag, dan David Parsons, APEC Business Advisory Council (ABAC), sedangkan para pembahas adalah Wisber Loeis, Mantan Dirjen HELN Deplu, dan Alexander Chandra, Institute for Global Justice. Direktur Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Deplu bertindak sebagai moderator pada sesi ini.
Para pembicara pada Sesi Kedua adalah Ali Alatas, Mantan Menlu RI, dan Hadi Soesastro, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sedangkan yang bertindak sebagai pembahas adalah Lepi Tarmidi, Universitas Indonesia (UI), dan Abdullah Hehamahua, Penasehat KPK. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Deplu bertindak sebagai moderator .
Latar Belakang Pembentukan APEC
Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Ekonomic Cooperation” atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an
Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang, arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara seka-wasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara; ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia Baru.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan persen-jataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan masalah-masalah ekonomi dan perdagang-an. Sejalan dengan perubahan tersebut, timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.
Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragam-an wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun per-tama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.
Tujuan Pendirian APEC
Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:
1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.
2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sekretariat APEC
Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.
Indonesia menempatkan wakil-nya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.
Sekretariat APEC yang berdomisili di Singapore, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni, Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intelectual Pro-perty Right (IPEG), Competition Policy, Government Procurement (GPEG), Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People, Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management Committee (BMC), ECOTECH, Energy, Fisheries, Human Recources Development (HRD), Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation, Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agrculture Technical Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development, Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review, Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and Database.
Sekretariat APEC berfungsi untuk:
- menunjang mekanisme kegiat-an APEC
- menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan
- mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.
PENGERTIAN APEC
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) atau kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Kerja sama ekonomi ini adalah forum kerja sama ekonomi terbuka, informal, tidak mengikat, dan tetap berjalan searah dengan aturan WTO (World Trade Organization) serta berbagai perjanjian internasional.Pertemuan pertama diadakan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia yang dihadiri oleh 12 negara, yaitu enam negara anggota ASEAN, Kanada, Australia,SelandiaBaru,AmerikaSerikat, Korea Selatan dan Jepang, yang secara resmi menyepakati pendirian APEC. Pada waktu pertemuan tersebut telah disetujui beberapa hal, antara lain:
• APEC didirikan bukan menjadi suatu blok perdagangan;
• Segala pemikiran dan pertimbangan akan diberikan pada diversifikasi yang ada di kawasan Asia Pasifik; serta
• Kerja sama ini akan terpusat pada hal-hal praktis yang bertujuan menguatkan saling ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Pertemuan kedua pada bulan Juni 1990 di Singapura, ke-12 negara APEC sepakat membentuk tujuh kelompok kerja yang bertugas mengumpulkan data tentang perkembangan terakhir perekonomian negara anggota, antara lain bidang jasa, investasi, pengalihan teknologi, perkembangan sumber daya manusia, kerja sama energi, sumber daya laut, dan telekomunikasi. Program kerja sama lain yang turut digarap adalah pariwisata, transportasi, dan pengembangan usaha perikanan.
Pertemuan ketiga pada bulan November 1991 di Seoul, Korea Selatan, menghasilkan kesepakatan masuknya Cina, Hongkong dan Taiwan sebagai anggota baru APEC.
Pertemuan keempat pada bulan September 1992 di Bangkok, Thailand. anggota APEC sepakat membentuk sekretariat APEC yang bermarkas di Singapura.
Pada KTT-APEC pertama di Seattle, Amerika Serikat pada bulan November 1993 disepakati penambahan anggota baru, yaitu Mexico, Papua Nugini dan Cile. Dalam KTT-APEC yang pertama ini juga dinyatakan tentang visi APEC, yaitu untuk mewujudkan komunitas ekonomi Asia Pasifik yang berdasarkan semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerja sama untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas, pertumbuhan ekonomi yang luas serta standar kehidupan dan pendidikan yang jauh lebih tinggi, dan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)
GAMBARAN UMUM
1. Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific
Economic Cooperation-APEC) dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan
Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Tujuan forum ini selain untuk
memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan juga mengembangkan dan
memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral.
2. Mengingat APEC lebih dititikberatkan pada hubungan ekonomi, maka setiap
anggota, termasuk negara, disebut sebagai entitas ekonomi. Keanggotaan APEC
terdiri dari 21 ekonomi yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada,
Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, PNG, Peru,
Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, AS dan Vietnam.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APEC Secretariat, total penduduk di
wilayah APEC mencapai 2,6 milyar dengan total GDP mencapai 57 persen (US$
19,254 milyar) dari GDP dunia, serta total perdagangan APEC mencapai 47
persen dari total perdagangan dunia.
3. Dengan potensi perdagangan dan investasi yang ada di APEC, dalam sepuluh
tahun terakhir data ekonomi makro APEC telah menunjukkan peningkatan, antara
lain (i) peningkatan ekspor APEC sebesar 113 persen yang mencapai USD 2,5
trilyun; (ii) meningkatnya pertumbuhan foreign direct investment di APEC yaitu
sebesar 210 persen untuk seluruh APEC, dan sebesar 475 persen di ekonomi
yang berpendapatan rendah, (iii) pertumbuhan GDP sebesar 33 persen untuk
seluruh APEC dan 74 persen di ekonomi yang berpendapatan rendah.
4. Sebagai forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari
berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak
mengikat (non-binding). Berbagai keputusan diperoleh secara konsensus dan
komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (voluntarism). Selain
itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel,
transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan
antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang.
5. Sejak pembentukannya, berbagai kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai
komitmen antara lain pengurangan tariff dan hambatan non tariff lainnya di
kawasan Asia-Pasifik, menciptakan kondisi ekonomi domestik yang lebih efisien
dan meningkatkan perdagangan secara dramatis. Visi utama APEC tertuang
dalam 'Bogor Goals' of free and open trade and investment in the Asia-Pacific by
2010 for industrialised economies and 2020 for developing economies yang
diterima dan disepakati oleh Kepala Negara dalam pertemuan di Bogor, Indonesia
pada tahun 1994.
APEC DAN PERKEMBANGANNYA
1. Kemajuan pesat yang dialami APEC tidak lepas dari dorongan politis langsung
yang diberikan para Pemimpin melalui APEC Economic Leaders Meeting sejak
AELM I di Blake Island, AS tahun 1993. Sejak saat itu, telah berlangsung 12 (dua
belas) kali pertemuan. Namun demikian, AELM tahun 1993-1996 merupakan
tahapan-tahapan penting yang menjadi dasar kerjasama APEC.
2. Tahapan kegiatan APEC telah berkembang dari perumusan visi di Blake ke
tahapan target dan komitmen pada AELM II di Indonesia tahun 1994 yang
mencatat momentum penting dalam sejarah perkembangan APEC dengan
disepakatinya Bogor Goals yang memuat kerangka waktu liberalisasi
perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi maju,
dan 2020 untuk ekonomi berkembang.
Tiga unsur kerjasama APEC, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Para
Pemimpin APEC di Bogor tersebut adalah:
• strengthening the open multilateral trading system
• enhancing trade and investment liberalization in the Asia-Pacific; dan
• intensifying Asia-Pacific development cooperation.
Dimasukkannya wacana mengenai kerjasama pembangunan Asia Pasifik (butir 3)
merupakan inisiatif Indonesia. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam
Deklarasi Bogor, adalah untuk mendorong negara anggota APEC untuk
mengembangkan sumber daya alam maupun manusia di kawasan Asia dan
Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan
pembangunan yang merata dengan mengurangi jurang ekonomi di antara para
anggota APEC.
3. Selanjutnya, pada Pertemuan Pemimpin APEC di Osaka, Jepang tahun 1995,
dicatat beberapa perkembangan penting di APEC, antara lain:
Ø deklarasi tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor, yaitu
liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar
TILF/Trade and Investment Liberalization and Facilitation), serta pilar Economic
and Technical Cooperation (ECOTECH);
Ø penetapan Osaka Action Agenda (OAA), yang merupakan cetak biru liberalisasi
dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk mengarahkan kerjasama ekonomi
dan teknik. OAA digunakan sebagai ukuran dalam perancangan rencana kerja dan
proyek-proyek APEC, dan terbagi atas: Bagian Pertama yang memuat elaborasi
kerja di bawah pilar Trade and Investment Liberalization Facilitation (TILF); dan
Bagian Kedua, yang memuat rencana kerja dalam kerangka ECOTECH dan
menetapkan bidang-bidang kerjasama sesuai dengan Working Group;
4. Pada tahun 1996 di Manila, dihasilkan pijakan penting untuk pilar ECOTECH,
yaitu deklarasi para pemimpin APEC mengenai Framework for Strengthening
Economic Cooperation and Development, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai
MAPA (Manila APEC Plan of Action). MAPA menetapkan enam wilayah prioritas
kerjasama di bawah pilar ECOTECH, yaitu: (i) pengembangan modal sumber daya
manusia, (ii) menciptakan pasar modal yang aman dan efisien, (iii) memperkuat
infrastruktur ekonomi, (iv) merancang teknologi untuk masa depan, (v)
mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, serta (vi)
membangun dasar bagi dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah
(UKM).
5. Pada tahun 1997 di Vancouver, Canada, APEC menghasilkan proposal untuk
Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) di 15 sektor dan memutuskan agar
update Individual Action Plans (IAP) atau Rencana Aksi Individu (RAI) harus
dilakukan setiap tahunnya.
6. Pada tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia, APEC menyetujui 9 sektor EVSL dan
mendorong persetujuan atas EVSL dari non-APEC members pada tingkat World
Trade Organization.
7. Pada tahun 1999 di Auckland, New Zealand, anggota APEC menyampaikan
komitmennya untuk melaksanakan paperless trading pada tahun 2005 untuk
developed economies dan tahun 2010 untuk developing economies. Pertemuan
juga menyetujui skema APEC Business Travel Card serta menghasilkan Mutual
Recognition Arrangement on Electrical Equipment dan Framework for the
Integration Women in APEC.
8. Pada tahun 2000 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, APEC
menghasilkan electronic Individual Action Plan (e-IAP) system yang
memungkinkan pemantauan IAP secara online sekaligus meningkatkan akses
internet di kawasan APEC tiga kali lipat hingga tahun 2005.
9. Pada tahun 2001 di Shanghai, Republik Rakyat Cina, APEC mengadopsi Shanghai
Accord, yang terfokus pada perluasan Visi APEC, memperjelas Roadmap to Bogor
dan memperkuat mekanisme implementasi. Pertemuan juga mengadopsi e-APEC
Strategy, yang menentukan agenda untuk memperkuat market structures and
institutions, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi
secara on-line serta mendorong kewirausahaan dan capacity building. Pertemuan
di Shanghai menghasilkan Counter-Terrorism Statement APEC yang pertama dan
merupakan awal pembahasan isu keamanan dalam APEC.
10. Pertemuan pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko berhasil mengadopsi Trade
Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and
Transparency Standards. Pertemuan menghasilkan pula Counter-Terrorism
Statement yang kedua dan mengadopsi inisiatif Secure Trade in the APEC Region
(STAR)
11. Pada tahun 2003 di Bangkok, Thailand, pertemuan sepakat untuk mendorong
negosiasi WTO Doha Development Agenda (WTO DDA) dan melihat bahwa Free
Trade Agreements, Regional Trade Agreements, Bogor Goals dan sistem
perdagangan multilateral di bawah skema WTO yang pada prinsipnya bersifat
saling komplementer.
12. Pertemuan ke-12 Para Pemimpin Ekonomi APEC yang diselenggarakan di
Santiago, Chile, tanggal 20 – 21 November 2004, telah menghasilkan Deklarasi
para Pemimpin yang berjudul: Santiago Declaration: “One Community, Our
Future”. Sedangkan Pertemuan Tingkat Menteri (APEC Ministerial Meeting/AMM)
telah menghasilkan Joint Ministerial Statement AMM ke-16.
13. Pada tahun 2005 di Busan, Korea Selatan, Para Pemimpin Ekonomi APEC sepakat
untuk meluncurkan ”Busan Roadmap to Bogor Goals”, melakuakan Mid-Term
Stock Take/ evaluasi atas capaian anggota ekonomi APEC dalam merealisasikan
Bogor Goals. Selain itu, para Pemimpin Ekonomi APEC juga mengeluarkan sebuah
pernyataan bersama yang berisi dukungan kuat APEC atas penyelesaian negosiasi
Doha Development Agenda di WTO.
PERKEMBANGAN TERAKHIR APEC
Saat ini ekonomi yang menjadi host APEC adalah Vietnam. Tema yang diambil
untuk penyelenggaraan APEC tahun ini adalah “Towards a Dynamic Community
for Sustainable Development and Prosperity” dengan Sub Tema “Enhancing Trade
and Investment with the Busan Roadmap and Doha Development Agenda,
Strengthening Economic and Technical Cooperation for Gap Bridging and
Sustainable Development, Improving Secure and Favorable Business Environment,
Promoting Community Linkages.”
Sebagai perwujudan tema tersebut, telah ditetapkan 8 prioritas APEC 2006
sebagai berikut:
1. Mendorong kerjasama APEC untuk meningkatkan perdagangan dan investasi,
melalui
•Dukungan APEC terhadap WTO atau Doha Development Agenda (Support for
the WTO DDA)
•Pengimplementasian Busan Roadmap to Bogor Goals
2. Meingkatkan daya saing dari Usaha Kecil dan Menengah
3. Mendorong pemerataan kapasitas antar anggota Ekonomi APEC melalui
pembangunan sumber daya manusia, Kerjasama di bidang IT, dan kemitraan
untuk pembangunan.
4. Meningkatkan human security: Counter terrorism, health security, Disaster
Preparedness dan Energy Security.
5. Mendukung anti korupsi dan transparansi
6. Menghubungkan anggota-anggota Ekonomi APEC melalui pariwisata dan
pertukaran kebudayaan.
7. Mereformasi APEC menjadi organisasi yang lebih dinamis dan efektif.
8. Mendorong komunikasi lintas budaya (Cross-cultural Communication)
KEANGGOTAAN INDONESIA
Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan
APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam
APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan
mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus
mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC
adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai ‘Tujuan
Bogor’ (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh
pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk
ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk
mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar
anggota APEC.
MANFAAT APEC BAGI INDONESIA
1. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi
internasional.
2. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan
dengan prinsip perdagangan multilateral
3. Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi
perdagangan
Salah satu pilar APEC yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung
akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni kemudahan
arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa inisiatif
APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain
melalui pelaksanaan APEC Business Travel Card (ABTC) serta penyederhanaan
prosedur kepabeanan.
4. Peningkatan Human and Capacity Building
Indonesia dapat memanfaatkan proyek-proyek APEC untuk peningkatan kapasitas
dan peningkatan sumber daya manusia, baik yang disponsori oleh anggota
ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.
5. Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia
P e mbentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus
barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia
memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi pasar APEC bagi peningkatan
ekspor maupun arus investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia
sebagian besar berasal dari kawasan APEC.
6. APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman
Forum APEC yang pada umumnya berbentuk “policy dialogue” memiliki manfaat
yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman positif
maupun negatif (best practices) anggota APEC lainnya dalam hal pengambilan
dan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.
7. Memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi
internasional
8. APEC merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk
memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya
dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka
Anggota APEC
APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik.
Nama Anggota Tahun Diterima
Australia
1989
Brunei Darussalam
1989
Kanada
1989
Indonesia
1989
Jepang
1989
Korea Selatan
1989
Malaysia
1989
Selandia Baru
1989
Filipina
1989
Singapura
1989
Thailand
1989
Amerika Serikat
1989
Republik Cina
1991
Hong Kong
1991
RRC
1991
Meksiko
1993
Papua New Guinea
1993
Chili
1994
Peru
1998
Russia
1998
Vietnam
1998
[sunting] Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC
KTT APEC di Bangkok, Thailand
KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.
APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.
Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu.
Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.
Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
[sunting] Tabel KTT APEC
Halaman ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris.
Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia.
Nomor Tanggal Negara Kota Pranala Seragam foto Foto
1 6–7 November 1989
Australia
Canberra
tidak ada
2 29–31 Juli 1990
Singapura
Singapura
tidak ada
3 12–14 November 1991
Korea Selatan
Seoul
tidak ada
4 10–11 September 1992
Thailand
Bangkok
tidak ada
5 19–20 November 1993
Amerika Serikat
Seattle
jaket penerbang
6 15 November 1994
Indonesia
Bogor
baju batik
7 19 November 1995
Jepang
Osaka
baju wajib
8 25 November 1996
Filipina
Manila / Subic
barong tagalog
9 24–25 November 1997
Kanada
Vancouver
jaket kulit
10 17–18 November 1998
Malaysia
Kuala Lumpur
baju batik
11 12–13 September 1999
Selandia Baru
Auckland
jaket berlayar
12 15–16 November 2000
Brunei
Brunei
[1]
baju kain tenunan
13 20–21 Oktober 2001
Cina
Shanghai
sutra-embroided jackets
14 26–27 Oktober 2002
Meksiko
Los Cabos
baju guayabera (l); huipíles (p)
15 20–21 Oktober 2003
Thailand
Bangkok
baju brocade (l); brocade shawls (p)
16 20–21 November 2004
Chili
Santiago
[2]
chamanto
17 18–19 November 2005
Korea Selatan
Busan
[3]
hanbok
18 18–19 November 2006
Vietnam
Hanoi
[4]
áo dài
19 8–9 September 2007
Australia
Sydney
[5]
drizabones dan topi akubra
20 22-23 November 2008
Peru
Lima
[6]
Poncho
21 14-15 November 2009
Singapura
Singapura
Peranakan
22 November 2010
Jepang
Yokohama
23 November 2011
Honolulu
baju berbunga dan rok rumput
24 November 2012
Rusia
Vladivostok
Monday, February 28, 2011
organisasi koferensi islam (Organisation of the Islamic Cooperation)
Terdiri dari lima puluh tujuh negara yang tersebar di empat benua, empat puluh tahun Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah badan internasional terbesar kedua setelah PBB, dan ditujukan untuk melindungi kepentingan Muslim di seluruh dunia. Some experts say the organization has been ineffectual, but they also note its tremendous potential for addressing the issues facing Muslims. Beberapa ahli mengatakan organisasi sudah tidak efektif, tetapi mereka juga mencatat potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah yang dihadapi umat Islam.
Advocates of reaching out to Muslims see the OIC as an important venue for the United States, but critics question whether engagement with the group is appropriate considering some of the positions it has taken on issues such as Islamic radical movements, Israel/Palestine, and the human rights records of its members. Para pendukung menjangkau Muslim melihat OKI sebagai tempat penting bagi Amerika Serikat, tapi kritikus pertanyaan apakah keterlibatan dengan grup ini tepat mengingat beberapa posisi yang telah diambil pada isu-isu seperti gerakan radikal Islam, Israel / Palestina, dan catatan hak asasi manusia anggotanya.
These questions have taken on particular prominence in the controversy over US President Barack Obama's recent appointee to the conference, Rashad Hussain. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengambil menonjol tertentu dalam kontroversi baru-baru ini diangkat Presiden AS Barack Obama untuk konferensi, Rashad Hussain.
The Purpose of the OIC Tujuan OKI
According to the OIC web site, the council was created in 1969 following a summit in Morocco in the wake of the "criminal arson of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem." Menurut situs web OKI, dewan diciptakan pada tahun 1969 setelah pertemuan puncak di Maroko di bangun dari "pidana pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki." Though the act was perpetrated by an Australian Christian fanatic, the incident became emblematic of the struggle for control of Muslim holy sites in Jerusalem. Meskipun perbuatan itu dilakukan oleh seorang fanatik Kristen Australia, kejadian itu menjadi simbol dari perjuangan untuk kontrol situs suci Muslim di Yerusalem. The organization was originally formed around the idea of Muslim solidarity, particularly protecting the Islamic holy sites, assisting the Palestinian cause, eradicating racial discrimination, and improving economic cooperation. Organisasi ini awalnya dibentuk di sekitar gagasan solidaritas Muslim, terutama melindungi tempat-tempat suci Islam, membantu Palestina, penghapusan diskriminasi rasial, dan meningkatkan kerjasama ekonomi.
Some experts contend the group should not be seen as a religious body but as an intergovernmental organization. Beberapa ahli berpendapat kelompok tidak harus dilihat sebagai badan keagamaan tetapi sebagai sebuah organisasi antar pemerintah. Still, with fifty-seven member countries and a total population of nearly 1.5 billion that is diverse ethnically, geographically, economically, and politically, Islam remains the only major commonality. Namun, dengan lima puluh tujuh negara anggota dan jumlah penduduk hampir 1,5 miliar yang beragam etnis, geografis, ekonomi, dan politik, Islam tetap satu-satunya kesamaan utama. Former US ambassador to the OIC Sada Cumber says though the OIC acts more like the UN on issues, Islam pervades all aspects of Muslim life and it is difficult to separate out faith. Mantan Duta Besar AS untuk OKI Sada Cumber mengatakan meskipun OKI bertindak lebih seperti PBB tentang isu-isu, Islam meliputi semua aspek kehidupan Muslim dan sulit untuk memisahkan iman.
Overall, says Hady Amr , a director of the Brookings Doha Center, along with other experts, the OIC hasn't made much of an impact Secara keseluruhan, kata Hady Amr , seorang direktur Brookings Doha Center, bersama dengan para ahli lain, OKI tidak membuat banyak dampak on the daily lives of Muslims pada kehidupan sehari-hari Muslim or on issues such as Palestinian self-determination and statehood and control over Muslim holy sites within Israel. atau pada isu-isu seperti Palestina penentuan nasib sendiri dan kenegaraan dan kontrol atas situs suci umat Islam dalam Israel. Efforts to isolate Israel have largely fallen flat. Upaya untuk mengisolasi Israel sebagian besar telah jatuh datar. For instance, Egypt was excluded from the OIC in 1979 for establishing a peace agreement with Israel (Egypt was reinstated in 1984), and several other countries continue to maintain diplomatic and economic ties despite a 1981 OIC resolution for an economic boycott. Misalnya, Mesir dikeluarkan dari OKI sejak tahun 1979 untuk menetapkan perjanjian damai dengan Israel (Mesir kembali pada tahun 1984), dan beberapa negara lain terus mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi meskipun resolusi OKI 1981 untuk boikot ekonomi. There also can be significant enmity between some OIC states, such as Iran and Iraq. Ada juga dapat permusuhan yang signifikan antara beberapa negara OKI, seperti Iran dan Irak.
Following the 9/11 terrorist attack, the OIC began to rethink its core mission to address new challenges faced by the global Muslim community . In 2005, the conference adopted a ten-year plan to address issues such as terrorism, Islamophobia, poor governance, and economic disparities. Setelah / 11 serangan teroris 9, OKI mulai memikirkan kembali misi utama untuk menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh komunitas Muslim global. Pada tahun 2005, konferensi mengadopsi sebuah rencana sepuluh tahun untuk menangani isu-isu seperti terorisme, Islamophobia, tata pemerintahan yang buruk, dan kesenjangan ekonomi. It approved a broadened charter to reflect these issues three years later. Ini menyetujui piagam diperluas untuk mencerminkan isu-isu ini tiga tahun kemudian. "Poverty, illiteracy, epidemics, corruption, and the lack of equal opportunity and equal distribution of wealth force people to look for answers in different places," said OIC Secretary General Ekmeleddin İhsanoğlu in a 2005 speech . "Kemiskinan, buta huruf, epidemi, korupsi, dan kurangnya kesempatan yang sama dan pemerataan kekayaan untuk memaksa orang mencari jawaban di tempat yang berbeda," kata Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dalam sebuah pidato 2005 . "When these issues are not addressed properly by legitimate means, they are used as an excuse to push for extremist agendas." "Ketika masalah tersebut tidak ditangani dengan benar dengan cara yang sah, mereka digunakan sebagai alasan untuk mendorong agenda ekstremis."
Despite this new direction, there remain differences of opinion on the nature of the organization's role in international affairs, said former OIC intern Haroon Moghul , currently executive director of the Maydan Institute, an Islamic communications organization in New York. Meskipun demikian arah baru, masih ada perbedaan pendapat tentang sifat organisasi peran dalam urusan internasional, kata mantan OKI magang Haroon Moghul , direktur eksekutif saat ini Institut Maydan, sebuah organisasi komunikasi Islam di New York. Some countries, such as Turkey and Malaysia, envision the conference as a forum for a cultural agenda pushing moderation, while others, such as Saudi Arabia and Iran, want a more political agenda including the spread of theocratic influence. Beberapa negara, seperti Turki dan Malaysia, membayangkan konferensi sebagai forum untuk agenda budaya mendorong moderasi, sementara yang lain, seperti Arab Saudi dan Iran, menginginkan lebih banyak agenda politik termasuk penyebaran pengaruh teokratis.
Organization and Influence within the OIC Organisasi dan Pengaruh dalam OKI
Decisions are primarily made by the council of foreign ministers, which meets every year to review new policies, and a summit of heads of state that meets every three years to consider major initiatives. Keputusan terutama dibuat oleh dewan menteri luar negeri, yang bertemu setiap tahun untuk meninjau kebijakan-kebijakan baru, dan pertemuan puncak kepala negara yang memenuhi setiap tiga tahun untuk mempertimbangkan inisiatif utama. The General Secretariat, headed by the secretary general, carries out the day-to-day functions and policies. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekjen, melakukan fungsi sehari-hari dan kebijakan. The OIC is "run on a shoestring budget" with an operating budget of $17.6 million in 2006 (PDF) , according to a report from the Montreal International Forum. OKI adalah "dijalankan pada anggaran tali sepatu" dengan anggaran operasional sebesar $ 17.600.000 pada tahun 2006 (PDF) , menurut laporan dari Montreal International Forum. Though the budget comes primarily from mandatory dues from member nations, and the charter also allows for additional funds to be supplied voluntarily, OIC pledges for member aid are often only partly met. Meskipun anggaran tersebut terutama berasal dari iuran wajib dari negara-negara anggota, dan piagam juga memungkinkan untuk dana tambahan yang harus diberikan secara sukarela, janji OKI untuk bantuan anggota sering hanya sebagian terpenuhi. Experts say this gives countries like Saudi Arabia and Iran significant influence. Para ahli mengatakan ini memberikan negara-negara seperti Arab Saudi dan pengaruh Iran signifikan. For example, Saudi Arabia alone donated $1 billion to IDB's Poverty Alleviation Fund in 2006. Sebagai contoh, Arab Saudi saja menyumbangkan $ 1 milyar untuk IDB Pengentasan Kemiskinan Dana pada tahun 2006. "If you have a model like this, you can't push a progressive agenda because you don't have the funds," says Sada Cumber. "Jika Anda memiliki model seperti ini, Anda tidak bisa mendorong agenda progresif karena Anda tidak memiliki dana," kata Sada Cumber.
Through checkbook dominance and other means, several OIC countries hold considerable power. Melalui dominasi buku cek dan sarana lainnya, beberapa negara-negara OKI memegang kekuasaan yang cukup. Chief among them are Iran and Saudi Arabia--a founding member, the largest financial contributor to the conference, and the custodian of two of Islam's holiest sites, Mecca and Medina. Kepala di antara mereka adalah Iran dan Arab Saudi - anggota pendiri, penyumbang keuangan terbesar ke konferensi, dan penjaga dua situs Islam suci, Mekkah dan Madinah. Pakistan also has been active within the conference and is using the OIC as a platform to push its resolution on religious blasphemy (PDF) Pakistan juga telah aktif di dalam konferensi dan menggunakan OKI sebagai platform untuk mendorong resolusi pada menghujat agama (PDF) in the UN. di PBB. Pakistan also was influential in preventing India, which has the world's third largest Muslim population, from joining the conference. Pakistan juga berpengaruh dalam mencegah India, yang memiliki populasi ketiga terbesar di dunia Muslim, dari bergabung konferensi.
Turkey, which joined the OIC in 1995, has grown in influence and has taken an active role in attempting to make the conference more relevant and moderate. Turki, yang bergabung dengan OKI pada tahun 1995, telah tumbuh dalam mempengaruhi dan telah mengambil peran aktif dalam upaya untuk membuat panggilan konferensi yang lebih relevan dan moderat. Turkey's İhsanoğlu has served as the secretary general of OIC since 2004, which "has increased the respect for Turkey among Arab countries" and shown potential for increasing stability in the region, writes Ozan Örmeci in Caspian Weekly . Turki Ihsanoglu telah menjabat sebagai sekretaris jenderal OKI sejak tahun 2004, yang "telah meningkatkan menghormati Turki di antara negara-negara Arab" dan menunjukkan potensi untuk meningkatkan stabilitas di wilayah ini, menulis Ozan Örmeci di Kaspia Mingguan . "Under the leadership of Turkey, OIC can function as a bridge between West and East, and negate the 'clash of civilizations' discourse which claims to explain the recent developments in global politics especially after 9/11." "Di bawah kepemimpinan Turki, OKI dapat berfungsi sebagai jembatan antara Barat dan Timur, dan meniadakan 'benturan peradaban' wacana yang mengklaim untuk menjelaskan perkembangan terakhir dalam politik global terutama setelah 9 / 11." Malaysia, which held the secretary general post before Turkey, is another influential member that experts say has worked to make the OIC more effective and more moderate. Malaysia, yang memegang jabatan sekretaris umum sebelum Turki, adalah seorang anggota berpengaruh yang ahli mengatakan telah bekerja untuk membuat OKI lebih efektif dan lebih moderat.
OIC Controversies OKI Kontroversi
There are several controversial issues involving the OIC, including: Ada beberapa isu kontroversial yang melibatkan OKI, termasuk:
• Israel/Palestine: Despite the revamp of the charter, Israel remains a major issue for the OIC. Israel / Palestina: Meskipun perombakan piagam, Israel tetap menjadi masalah besar bagi OKI. The conference used its influence within United Nations to push for the controversial 2009 Goldstone report on the status of Gaza that accuses Israel of major human rights abuses. Konferensi ini menggunakan pengaruh di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong kontroversial Goldstone laporan 2009 mengenai status Gaza yang menuduh Israel utama pelanggaran hak asasi manusia. The OIC also continues to push for greater access to Muslim holy sites in Jerusalem. OKI juga terus mendorong akses lebih besar ke tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem. "[I]t is very difficult to say anyone has the power to do anything because the Israelis deny every international organization--and of course they deny the OIC--any access there" said İhsanoğlu on the status of the Al-Aqsa Mosque (al-Jazeera) . "[I] t sangat sulit untuk mengatakan siapa pun memiliki kekuasaan untuk melakukan apa-apa karena Israel menolak setiap organisasi internasional - dan tentu saja mereka menyangkal OKI - setiap akses di sana" kata Ihsanoglu pada status Masjid Al-Aqsa (al-Jazeera) . "The only way we can influence events is through the UN and Unesco." "Satu-satunya cara kita dapat mempengaruhi peristiwa adalah melalui PBB dan UNESCO."
The May 2010 Turkish-sponsored flotilla incident, in which Israeli forces raided a ship attempting to breach the blockade of Gaza, has also been heavily criticized by OIC members. Mei 2010 Turki-disponsori armada insiden, di mana pasukan Israel menyerbu sebuah kapal mencoba untuk melanggar blokade Gaza, juga telah banyak dikritik oleh anggota OKI. However, the flotilla incident also highlights the continuing divisions within the conference over how to handle Israel. Namun, insiden armada juga menyoroti perpecahan terus dalam konferensi tentang bagaimana untuk menangani Israel. Egypt had aided the blockade by also closing its border to Gaza with little public criticism from OIC countries. Mesir telah dibantu blokade dengan juga menutup perbatasan ke Gaza dengan kritik publik sedikit dari negara-negara OKI. Following the flotilla incident, Egypt opened its border for the first time to allow shipments of non-medical aid and food, but it is unclear how long it will remain open ( Haaretz ) . Menyusul insiden armada, Mesir membuka perbatasan untuk pertama kalinya untuk memungkinkan pengiriman bantuan non-medis dan makanan, tetapi tidak jelas berapa lama akan tetap terbuka (Haaretz) . In June 2010, Malaysia's foreign minister said he hoped to pressure Egypt to open its Gaza border permanently (Bernama) . Pada bulan Juni 2010, menteri luar negeri Malaysia mengatakan dia berharap untuk menekan Mesir untuk open perbatasan Gaza permanen (Bernama) . "We must speak with one voice in asking Egypt to open up the Rafah border crossing," said Datuk Seri Anifah Aman. "Kita harus berbicara dengan satu suara dalam meminta Mesir untuk membuka perbatasan Rafah," kata Datuk Seri Anifah Aman.
• Human Rights: In 2010, Freedom House, a US-based international human rights and democracy watchdog, listed nine OIC member countries among the worst human rights violators in the world, including a few that sit on the UN Human Rights Council (HRC). Hak Asasi Manusia: Pada tahun 2010, Freedom House, sebuah berbasis hak asasi manusia internasional AS dan pengawas demokrasi, tercatat sembilan anggota negara OKI antara pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia, termasuk beberapa yang duduk di Dewan HAM PBB (HRC). Yet, OIC members have substantial sway within the Human Rights Council , using it largely as a venue to attack Israel. Namun, anggota OKI memiliki kekuasaan besar dalam Dewan Hak Asasi Manusia , menggunakannya sebagian besar sebagai tempat untuk menyerang Israel. At the same time, OIC members have thwarted criticism of their own human rights records within the UN. Pada saat yang sama, anggota OKI telah digagalkan kritik terhadap catatan mereka sendiri HAM dalam PBB.
The OIC also is pushing a resolution on the defamation of religions within the HRC, which has an emphasis on protecting Islam from being insulted or stereotyped as a religion of terrorism. OKI juga mendorong resolusi pada penistaan agama dalam HRC, yang memiliki penekanan pada melindungi Islam dari dihina atau stereotip sebagai sebuah agama terorisme. Advocates say such action is needed to combat growing Islamophobia. Advokat mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk memerangi tumbuh Islamofobia. But human rights and free speech advocates say a non-binding resolution or potentially a binding treaty will curtail religious and political freedom, Namun hak asasi manusia dan kebebasan berbicara mengatakan resolusi yang tidak mengikat atau berpotensi suatu perjanjian yang mengikat akan membatasi kebebasan beragama dan politik, because religious blasphemy laws in Islamic countries are often used to target religious minorities and government critics. karena hukum penghujatan agama di negara-negara Islam yang sering digunakan untuk menargetkan minoritas agama dan kritikus pemerintah.
The defamation resolution is an offshoot of the disagreement over the definition of human rights by Islamic countries. Resolusi fitnah merupakan cabang dari ketidaksepakatan atas definisi hak asasi manusia oleh negara-negara Islam. The UN adopted a universal declaration on human rights in 1948, but the OIC adopted its own Cairo Declaration on Human Rights in Islam (PDF) in 1990. PBB mengadopsi sebuah deklarasi universal tentang hak asasi manusia pada tahun 1948, tetapi OKI sendiri mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (PDF) pada tahun 1990. The UN universal human rights declaration, for example, recognizes the right to change religions, but the Cairo declaration does not. PBB deklarasi universal hak asasi manusia, misalnya, mengakui hak untuk mengubah agama, tetapi deklarasi Kairo tidak. All rights in the Cairo declaration are to be read and understood through sharia law —which does not allow conversion from Islam . A 2008 report (PDF) by the New York-based Center for Inquiry, a nonprofit that focuses on freedom of expression, contends the Cairo declaration represents Semua hak dalam deklarasi Kairo yang harus dibaca dan dipahami melalui hukum syariah -yang tidak memungkinkan konversi dari Islam A. Laporan 2008 (PDF) oleh Pusat York baru untuk Inquiry, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, berpendapat deklarasi Kairo merupakan "an alternative human rights system, infused with religious language and layered with exceptions, omissions, and caveats," including a religious test for speech. "Hak asasi manusia yang alternatif sistem, diresapi dengan bahasa agama dan berlapis dengan pengecualian, kelalaian, dan peringatan," termasuk tes agama untuk pidato.
In 2009, following the arrest warrant issued for Sudan's President Omar al-Bashir by the International Criminal Court for war crimes, the OIC issued a strong statement (PressTV) noting "the selectivity and double standard applied in relation to issues of war crimes and crimes against humanity," pointing to the West's silence on Israel's actions in Gaza. Pada tahun 2009, menyusul surat perintah penangkapan dikeluarkan Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk kejahatan perang, OKI mengeluarkan pernyataan yang kuat (PressTV) mencatat "dan double standar selektivitas diterapkan dalam kaitannya dengan isu-isu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, "menunjuk untuk membungkam Barat pada tindakan Israel di Gaza. In April 2010, İhsanoğlu announced that the OIC would form an independent human rights committee to monitor Muslim nations. Pada bulan April 2010, Ihsanoglu mengumumkan bahwa OKI akan membentuk sebuah komite hak asasi manusia independen untuk memantau negara-negara Muslim. He said he hoped such a body would increase the OIC's credibility in the eyes of the outside world as well as help refute outside accusations (PDF) . Dia mengatakan dia berharap badan seperti OKI akan meningkatkan kredibilitas di mata dunia luar serta membantu membantah tuduhan luar (PDF) .
• Terrorism: The OIC adopted the Convention on Combating International Terrorism in 1999, but defining terrorism has been a struggle for the conference. Terorisme: OKI mengadopsi Konvensi tentang Memerangi Terorisme Internasional pada tahun 1999, tetapi mendefinisikan terorisme telah menjadi perjuangan untuk konferensi. Following a 2002 meeting, OIC ministers rejected the idea that Palestinian suicide bombers should be considered terrorists Setelah pertemuan tahun 2002, menteri OKI menolak ide bahwa pelaku bom bunuh diri Palestina harus dipertimbangkan teroris because of their struggle against Israeli occupation. karena perjuangan mereka melawan pendudukan Israel. In 2008, Human Rights Watch, noting that international law prohibits attacks against civilians no matter the circumstances, asked the OIC to amend its definition of terrorism "to clarify that its condemnation of terrorism makes no exemptions, even if in the name of causes that OIC member states endorse." Pada tahun 2008, Human Rights Watch, mencatat bahwa hukum internasional melarang serangan terhadap warga sipil tidak peduli keadaan, meminta OKI untuk mengubah definisi terorisme "untuk menjelaskan bahwa kutukan atas terorisme tidak membuat pengecualian, bahkan jika dalam nama penyebab yang OKI negara-negara anggota mendukung. " A 2009 OIC declaration (PDF) said: "Terrorism, to be sure, is not a security issue but rather an ideological one with its political, security, and even cultural manifestations." Sebuah OKI deklarasi 2009 (PDF) berkata: "Terorisme, untuk memastikan, bukan masalah keamanan, tetapi lebih merupakan satu ideologi dengan, perusahaan keamanan politik, dan bahkan manifestasi budaya."
Islam and US Policy Islam dan Kebijakan AS
Following the 9/11 terror attacks, US policymakers made a concerted effort to improve US-Islamic relations. Setelah 9 / 11 serangan teror, pembuat kebijakan AS melakukan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan AS-Islam. In 2008, President George W. Bush appointed a US envoy to the conference for the first time in history, with little fanfare. Pada tahun 2008, Presiden George W. Bush menunjuk seorang utusan AS ke konferensi untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan sedikit keriuhan di pawai. President Obama's speech in Cairo in June 2009 was intended to emphasize his commitment to continue and strengthen this outreach. Presiden Obama pidato di Kairo pada Juni 2009 itu dimaksudkan untuk menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat jangkauan ini. But his appointment of Rashad Hussain as envoy to the OIC in February 2010 was met with an uproar from US conservatives Tapi penunjukan tentang Rashad Hussain sebagai utusan untuk OKI pada bulan Februari 2010 adalah bertemu dengan kegemparan dari konservatif AS because of Hussain's comments criticizing the United States' prosecution of Muslim activist Sami al-Arian. karena itu komentar Hussain mengkritik Amerika Serikat ' penuntutan aktivis Muslim Sami al-Arian. (LongWarJournal) (LongWarJournal)
The controversy led to a larger question of whether the United States should engage the OIC diplomatically. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Amerika Serikat harus terlibat OKI diplomatis. "A public effort by a US envoy to modify OIC policy is more likely to strengthen the voice of the more extreme members of the OIC, like Iran or Saudi Arabia, than it is to strengthen more moderate voices like Jordan or Indonesia," argues Brett Schaefer, a foreign policy expert at the Heritage Foundation. "Upaya publik oleh utusan AS untuk mengubah kebijakan OKI lebih mungkin untuk memperkuat suara anggota yang lebih ekstrim dari OKI, seperti Iran atau Arab Saudi, daripada menguatkan suara-suara yang lebih moderat seperti Jordan atau Indonesia," berpendapat Brett Schaefer, seorang ahli kebijakan luar negeri di Heritage Foundation. "A far more fruitful strategy would be to approach OIC members bilaterally." "Sebuah berbuah strategi yang lebih jauh adalah dengan pendekatan anggota OKI bilateral. " (CNSNews) (CNSNews)
Moghul agrees, noting a bilateral approach would be a better strategy (ReligiousDispatches) . Moghul setuju, mencatat pendekatan bilateral akan menjadi strategi yang lebih baik (ReligiousDispatches) . "Identifying the OIC as an expression of a collective Muslim will means attempting to forge, out of a messy mix of states, an international partner for America," he says. "Mengidentifikasi OKI sebagai ekspresi dari seorang Muslim kolektif akan berarti mencoba untuk menempa, dari campuran berantakan negara, mitra internasional untuk Amerika," katanya. "But the OIC's fifty-seven member-states are by no means united by their modes of government or foreign policies." "Tapi lima puluh tujuh anggota negara-negara OKI itu tidak berarti dipersatukan oleh cara mereka terhadap kebijakan pemerintah atau asing."
Yet, Moghul says, despite its flaws the OIC could provide the United States a "neutral venue" for cooperation. Namun, Moghul mengatakan, meskipun kesalahannya OKI bisa memberikan Amerika Serikat sebuah "tempat netral" untuk kerja sama. Brookings' Amr contends there is symbolic potential for the United States "to work with the OIC to do productive things around the world such as on economic development." Brookings 'Amr berpendapat ada potensi simbolis bagi Amerika Serikat "untuk bekerja sama dengan OKI untuk melakukan hal-hal produktif di seluruh dunia seperti pada pembangunan ekonomi."
And other countries are also courting the OIC including Britain and China, which received its first visit from the head of the conference in June 2010. Dan negara-negara lain juga pacaran OKI termasuk Inggris dan Cina, yang menerima kunjungan pertama dari kepala konferensi pada bulan Juni 2010
The Purpose of the OIC Tujuan OKI
According to the OIC web site, the council was created in 1969 following a summit in Morocco in the wake of the "criminal arson of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem." Menurut situs web OKI, dewan diciptakan pada tahun 1969 setelah pertemuan puncak di Maroko di bangun dari "pidana pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki." Though the act was perpetrated by an Australian Christian fanatic, the incident became emblematic of the struggle for control of Muslim holy sites in Jerusalem. Meskipun perbuatan itu dilakukan oleh seorang fanatik Kristen Australia, kejadian itu menjadi simbol dari perjuangan untuk kontrol situs suci Muslim di Yerusalem. The organization was originally formed around the idea of Muslim solidarity, particularly protecting the Islamic holy sites, assisting the Palestinian cause, eradicating racial discrimination, and improving economic cooperation. Organisasi ini awalnya dibentuk di sekitar gagasan solidaritas Muslim, terutama melindungi tempat-tempat suci Islam, membantu Palestina, penghapusan diskriminasi rasial, dan meningkatkan kerjasama ekonomi.
Some experts contend the group should not be seen as a religious body but as an intergovernmental organization. Beberapa ahli berpendapat kelompok tidak harus dilihat sebagai badan keagamaan tetapi sebagai sebuah organisasi antar pemerintah. Still, with fifty-seven member countries and a total population of nearly 1.5 billion that is diverse ethnically, geographically, economically, and politically, Islam remains the only major commonality. Namun, dengan lima puluh tujuh negara anggota dan jumlah penduduk hampir 1,5 miliar yang beragam etnis, geografis, ekonomi, dan politik, Islam tetap satu-satunya kesamaan utama. Former US ambassador to the OIC Sada Cumber says though the OIC acts more like the UN on issues, Islam pervades all aspects of Muslim life and it is difficult to separate out faith. Mantan Duta Besar AS untuk OKI Sada Cumber mengatakan meskipun OKI bertindak lebih seperti PBB tentang isu-isu, Islam meliputi semua aspek kehidupan Muslim dan sulit untuk memisahkan iman.
Overall, says Hady Amr , a director of the Brookings Doha Center, along with other experts, the OIC hasn't made much of an impact Secara keseluruhan, kata Hady Amr , seorang direktur Brookings Doha Center, bersama dengan para ahli lain, OKI tidak membuat banyak dampak on the daily lives of Muslims pada kehidupan sehari-hari Muslim or on issues such as Palestinian self-determination and statehood and control over Muslim holy sites within Israel. atau pada isu-isu seperti Palestina penentuan nasib sendiri dan kenegaraan dan kontrol atas situs suci umat Islam dalam Israel. Efforts to isolate Israel have largely fallen flat. Upaya untuk mengisolasi Israel sebagian besar telah jatuh datar. For instance, Egypt was excluded from the OIC in 1979 for establishing a peace agreement with Israel (Egypt was reinstated in 1984), and several other countries continue to maintain diplomatic and economic ties despite a 1981 OIC resolution for an economic boycott. Misalnya, Mesir dikeluarkan dari OKI sejak tahun 1979 untuk menetapkan perjanjian damai dengan Israel (Mesir kembali pada tahun 1984), dan beberapa negara lain terus mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi meskipun resolusi OKI 1981 untuk boikot ekonomi. There also can be significant enmity between some OIC states, such as Iran and Iraq. Ada juga dapat permusuhan yang signifikan antara beberapa negara OKI, seperti Iran dan Irak.
Following the 9/11 terrorist attack, the OIC began to rethink its core mission to address new challenges faced by the global Muslim community . In 2005, the conference adopted a ten-year plan to address issues such as terrorism, Islamophobia, poor governance, and economic disparities. Setelah / 11 serangan teroris 9, OKI mulai memikirkan kembali misi utama untuk menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh komunitas Muslim global. Pada tahun 2005, konferensi mengadopsi sebuah rencana sepuluh tahun untuk menangani isu-isu seperti terorisme, Islamophobia, tata pemerintahan yang buruk, dan kesenjangan ekonomi. It approved a broadened charter to reflect these issues three years later. Ini menyetujui piagam diperluas untuk mencerminkan isu-isu ini tiga tahun kemudian. "Poverty, illiteracy, epidemics, corruption, and the lack of equal opportunity and equal distribution of wealth force people to look for answers in different places," said OIC Secretary General Ekmeleddin İhsanoğlu in a 2005 speech . "Kemiskinan, buta huruf, epidemi, korupsi, dan kurangnya kesempatan yang sama dan pemerataan kekayaan untuk memaksa orang mencari jawaban di tempat yang berbeda," kata Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dalam sebuah pidato 2005 . "When these issues are not addressed properly by legitimate means, they are used as an excuse to push for extremist agendas." "Ketika masalah tersebut tidak ditangani dengan benar dengan cara yang sah, mereka digunakan sebagai alasan untuk mendorong agenda ekstremis."
Despite this new direction, there remain differences of opinion on the nature of the organization's role in international affairs, said former OIC intern Haroon Moghul , currently executive director of the Maydan Institute, an Islamic communications organization in New York. Meskipun demikian arah baru, masih ada perbedaan pendapat tentang sifat organisasi peran dalam urusan internasional, kata mantan OKI magang Haroon Moghul , direktur eksekutif saat ini Institut Maydan, sebuah organisasi komunikasi Islam di New York. Some countries, such as Turkey and Malaysia, envision the conference as a forum for a cultural agenda pushing moderation, while others, such as Saudi Arabia and Iran, want a more political agenda including the spread of theocratic influence. Beberapa negara, seperti Turki dan Malaysia, membayangkan konferensi sebagai forum untuk agenda budaya mendorong moderasi, sementara yang lain, seperti Arab Saudi dan Iran, menginginkan lebih banyak agenda politik termasuk penyebaran pengaruh teokratis.
Organization and Influence within the OIC Organisasi dan Pengaruh dalam OKI
Decisions are primarily made by the council of foreign ministers, which meets every year to review new policies, and a summit of heads of state that meets every three years to consider major initiatives. Keputusan terutama dibuat oleh dewan menteri luar negeri, yang bertemu setiap tahun untuk meninjau kebijakan-kebijakan baru, dan pertemuan puncak kepala negara yang memenuhi setiap tiga tahun untuk mempertimbangkan inisiatif utama. The General Secretariat, headed by the secretary general, carries out the day-to-day functions and policies. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekjen, melakukan fungsi sehari-hari dan kebijakan. The OIC is "run on a shoestring budget" with an operating budget of $17.6 million in 2006 (PDF) , according to a report from the Montreal International Forum. OKI adalah "dijalankan pada anggaran tali sepatu" dengan anggaran operasional sebesar $ 17.600.000 pada tahun 2006 (PDF) , menurut laporan dari Montreal International Forum. Though the budget comes primarily from mandatory dues from member nations, and the charter also allows for additional funds to be supplied voluntarily, OIC pledges for member aid are often only partly met. Meskipun anggaran tersebut terutama berasal dari iuran wajib dari negara-negara anggota, dan piagam juga memungkinkan untuk dana tambahan yang harus diberikan secara sukarela, janji OKI untuk bantuan anggota sering hanya sebagian terpenuhi. Experts say this gives countries like Saudi Arabia and Iran significant influence. Para ahli mengatakan ini memberikan negara-negara seperti Arab Saudi dan pengaruh Iran signifikan. For example, Saudi Arabia alone donated $1 billion to IDB's Poverty Alleviation Fund in 2006. Sebagai contoh, Arab Saudi saja menyumbangkan $ 1 milyar untuk IDB Pengentasan Kemiskinan Dana pada tahun 2006. "If you have a model like this, you can't push a progressive agenda because you don't have the funds," says Sada Cumber. "Jika Anda memiliki model seperti ini, Anda tidak bisa mendorong agenda progresif karena Anda tidak memiliki dana," kata Sada Cumber.
Through checkbook dominance and other means, several OIC countries hold considerable power. Melalui dominasi buku cek dan sarana lainnya, beberapa negara-negara OKI memegang kekuasaan yang cukup. Chief among them are Iran and Saudi Arabia--a founding member, the largest financial contributor to the conference, and the custodian of two of Islam's holiest sites, Mecca and Medina. Kepala di antara mereka adalah Iran dan Arab Saudi - anggota pendiri, penyumbang keuangan terbesar ke konferensi, dan penjaga dua situs Islam suci, Mekkah dan Madinah. Pakistan also has been active within the conference and is using the OIC as a platform to push its resolution on religious blasphemy (PDF) Pakistan juga telah aktif di dalam konferensi dan menggunakan OKI sebagai platform untuk mendorong resolusi pada menghujat agama (PDF) in the UN. di PBB. Pakistan also was influential in preventing India, which has the world's third largest Muslim population, from joining the conference. Pakistan juga berpengaruh dalam mencegah India, yang memiliki populasi ketiga terbesar di dunia Muslim, dari bergabung konferensi.
Turkey, which joined the OIC in 1995, has grown in influence and has taken an active role in attempting to make the conference more relevant and moderate. Turki, yang bergabung dengan OKI pada tahun 1995, telah tumbuh dalam mempengaruhi dan telah mengambil peran aktif dalam upaya untuk membuat panggilan konferensi yang lebih relevan dan moderat. Turkey's İhsanoğlu has served as the secretary general of OIC since 2004, which "has increased the respect for Turkey among Arab countries" and shown potential for increasing stability in the region, writes Ozan Örmeci in Caspian Weekly . Turki Ihsanoglu telah menjabat sebagai sekretaris jenderal OKI sejak tahun 2004, yang "telah meningkatkan menghormati Turki di antara negara-negara Arab" dan menunjukkan potensi untuk meningkatkan stabilitas di wilayah ini, menulis Ozan Örmeci di Kaspia Mingguan . "Under the leadership of Turkey, OIC can function as a bridge between West and East, and negate the 'clash of civilizations' discourse which claims to explain the recent developments in global politics especially after 9/11." "Di bawah kepemimpinan Turki, OKI dapat berfungsi sebagai jembatan antara Barat dan Timur, dan meniadakan 'benturan peradaban' wacana yang mengklaim untuk menjelaskan perkembangan terakhir dalam politik global terutama setelah 9 / 11." Malaysia, which held the secretary general post before Turkey, is another influential member that experts say has worked to make the OIC more effective and more moderate. Malaysia, yang memegang jabatan sekretaris umum sebelum Turki, adalah seorang anggota berpengaruh yang ahli mengatakan telah bekerja untuk membuat OKI lebih efektif dan lebih moderat.
OIC Controversies OKI Kontroversi
There are several controversial issues involving the OIC, including: Ada beberapa isu kontroversial yang melibatkan OKI, termasuk:
• Israel/Palestine: Despite the revamp of the charter, Israel remains a major issue for the OIC. Israel / Palestina: Meskipun perombakan piagam, Israel tetap menjadi masalah besar bagi OKI. The conference used its influence within United Nations to push for the controversial 2009 Goldstone report on the status of Gaza that accuses Israel of major human rights abuses. Konferensi ini menggunakan pengaruh di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong kontroversial Goldstone laporan 2009 mengenai status Gaza yang menuduh Israel utama pelanggaran hak asasi manusia. The OIC also continues to push for greater access to Muslim holy sites in Jerusalem. OKI juga terus mendorong akses lebih besar ke tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem. "[I]t is very difficult to say anyone has the power to do anything because the Israelis deny every international organization--and of course they deny the OIC--any access there" said İhsanoğlu on the status of the Al-Aqsa Mosque (al-Jazeera) . "[I] t sangat sulit untuk mengatakan siapa pun memiliki kekuasaan untuk melakukan apa-apa karena Israel menolak setiap organisasi internasional - dan tentu saja mereka menyangkal OKI - setiap akses di sana" kata Ihsanoglu pada status Masjid Al-Aqsa (al-Jazeera) . "The only way we can influence events is through the UN and Unesco." "Satu-satunya cara kita dapat mempengaruhi peristiwa adalah melalui PBB dan UNESCO."
The May 2010 Turkish-sponsored flotilla incident, in which Israeli forces raided a ship attempting to breach the blockade of Gaza, has also been heavily criticized by OIC members. Mei 2010 Turki-disponsori armada insiden, di mana pasukan Israel menyerbu sebuah kapal mencoba untuk melanggar blokade Gaza, juga telah banyak dikritik oleh anggota OKI. However, the flotilla incident also highlights the continuing divisions within the conference over how to handle Israel. Namun, insiden armada juga menyoroti perpecahan terus dalam konferensi tentang bagaimana untuk menangani Israel. Egypt had aided the blockade by also closing its border to Gaza with little public criticism from OIC countries. Mesir telah dibantu blokade dengan juga menutup perbatasan ke Gaza dengan kritik publik sedikit dari negara-negara OKI. Following the flotilla incident, Egypt opened its border for the first time to allow shipments of non-medical aid and food, but it is unclear how long it will remain open ( Haaretz ) . Menyusul insiden armada, Mesir membuka perbatasan untuk pertama kalinya untuk memungkinkan pengiriman bantuan non-medis dan makanan, tetapi tidak jelas berapa lama akan tetap terbuka (Haaretz) . In June 2010, Malaysia's foreign minister said he hoped to pressure Egypt to open its Gaza border permanently (Bernama) . Pada bulan Juni 2010, menteri luar negeri Malaysia mengatakan dia berharap untuk menekan Mesir untuk open perbatasan Gaza permanen (Bernama) . "We must speak with one voice in asking Egypt to open up the Rafah border crossing," said Datuk Seri Anifah Aman. "Kita harus berbicara dengan satu suara dalam meminta Mesir untuk membuka perbatasan Rafah," kata Datuk Seri Anifah Aman.
• Human Rights: In 2010, Freedom House, a US-based international human rights and democracy watchdog, listed nine OIC member countries among the worst human rights violators in the world, including a few that sit on the UN Human Rights Council (HRC). Hak Asasi Manusia: Pada tahun 2010, Freedom House, sebuah berbasis hak asasi manusia internasional AS dan pengawas demokrasi, tercatat sembilan anggota negara OKI antara pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia, termasuk beberapa yang duduk di Dewan HAM PBB (HRC). Yet, OIC members have substantial sway within the Human Rights Council , using it largely as a venue to attack Israel. Namun, anggota OKI memiliki kekuasaan besar dalam Dewan Hak Asasi Manusia , menggunakannya sebagian besar sebagai tempat untuk menyerang Israel. At the same time, OIC members have thwarted criticism of their own human rights records within the UN. Pada saat yang sama, anggota OKI telah digagalkan kritik terhadap catatan mereka sendiri HAM dalam PBB.
The OIC also is pushing a resolution on the defamation of religions within the HRC, which has an emphasis on protecting Islam from being insulted or stereotyped as a religion of terrorism. OKI juga mendorong resolusi pada penistaan agama dalam HRC, yang memiliki penekanan pada melindungi Islam dari dihina atau stereotip sebagai sebuah agama terorisme. Advocates say such action is needed to combat growing Islamophobia. Advokat mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk memerangi tumbuh Islamofobia. But human rights and free speech advocates say a non-binding resolution or potentially a binding treaty will curtail religious and political freedom, Namun hak asasi manusia dan kebebasan berbicara mengatakan resolusi yang tidak mengikat atau berpotensi suatu perjanjian yang mengikat akan membatasi kebebasan beragama dan politik, because religious blasphemy laws in Islamic countries are often used to target religious minorities and government critics. karena hukum penghujatan agama di negara-negara Islam yang sering digunakan untuk menargetkan minoritas agama dan kritikus pemerintah.
The defamation resolution is an offshoot of the disagreement over the definition of human rights by Islamic countries. Resolusi fitnah merupakan cabang dari ketidaksepakatan atas definisi hak asasi manusia oleh negara-negara Islam. The UN adopted a universal declaration on human rights in 1948, but the OIC adopted its own Cairo Declaration on Human Rights in Islam (PDF) in 1990. PBB mengadopsi sebuah deklarasi universal tentang hak asasi manusia pada tahun 1948, tetapi OKI sendiri mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (PDF) pada tahun 1990. The UN universal human rights declaration, for example, recognizes the right to change religions, but the Cairo declaration does not. PBB deklarasi universal hak asasi manusia, misalnya, mengakui hak untuk mengubah agama, tetapi deklarasi Kairo tidak. All rights in the Cairo declaration are to be read and understood through sharia law —which does not allow conversion from Islam . A 2008 report (PDF) by the New York-based Center for Inquiry, a nonprofit that focuses on freedom of expression, contends the Cairo declaration represents Semua hak dalam deklarasi Kairo yang harus dibaca dan dipahami melalui hukum syariah -yang tidak memungkinkan konversi dari Islam A. Laporan 2008 (PDF) oleh Pusat York baru untuk Inquiry, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, berpendapat deklarasi Kairo merupakan "an alternative human rights system, infused with religious language and layered with exceptions, omissions, and caveats," including a religious test for speech. "Hak asasi manusia yang alternatif sistem, diresapi dengan bahasa agama dan berlapis dengan pengecualian, kelalaian, dan peringatan," termasuk tes agama untuk pidato.
In 2009, following the arrest warrant issued for Sudan's President Omar al-Bashir by the International Criminal Court for war crimes, the OIC issued a strong statement (PressTV) noting "the selectivity and double standard applied in relation to issues of war crimes and crimes against humanity," pointing to the West's silence on Israel's actions in Gaza. Pada tahun 2009, menyusul surat perintah penangkapan dikeluarkan Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk kejahatan perang, OKI mengeluarkan pernyataan yang kuat (PressTV) mencatat "dan double standar selektivitas diterapkan dalam kaitannya dengan isu-isu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, "menunjuk untuk membungkam Barat pada tindakan Israel di Gaza. In April 2010, İhsanoğlu announced that the OIC would form an independent human rights committee to monitor Muslim nations. Pada bulan April 2010, Ihsanoglu mengumumkan bahwa OKI akan membentuk sebuah komite hak asasi manusia independen untuk memantau negara-negara Muslim. He said he hoped such a body would increase the OIC's credibility in the eyes of the outside world as well as help refute outside accusations (PDF) . Dia mengatakan dia berharap badan seperti OKI akan meningkatkan kredibilitas di mata dunia luar serta membantu membantah tuduhan luar (PDF) .
• Terrorism: The OIC adopted the Convention on Combating International Terrorism in 1999, but defining terrorism has been a struggle for the conference. Terorisme: OKI mengadopsi Konvensi tentang Memerangi Terorisme Internasional pada tahun 1999, tetapi mendefinisikan terorisme telah menjadi perjuangan untuk konferensi. Following a 2002 meeting, OIC ministers rejected the idea that Palestinian suicide bombers should be considered terrorists Setelah pertemuan tahun 2002, menteri OKI menolak ide bahwa pelaku bom bunuh diri Palestina harus dipertimbangkan teroris because of their struggle against Israeli occupation. karena perjuangan mereka melawan pendudukan Israel. In 2008, Human Rights Watch, noting that international law prohibits attacks against civilians no matter the circumstances, asked the OIC to amend its definition of terrorism "to clarify that its condemnation of terrorism makes no exemptions, even if in the name of causes that OIC member states endorse." Pada tahun 2008, Human Rights Watch, mencatat bahwa hukum internasional melarang serangan terhadap warga sipil tidak peduli keadaan, meminta OKI untuk mengubah definisi terorisme "untuk menjelaskan bahwa kutukan atas terorisme tidak membuat pengecualian, bahkan jika dalam nama penyebab yang OKI negara-negara anggota mendukung. " A 2009 OIC declaration (PDF) said: "Terrorism, to be sure, is not a security issue but rather an ideological one with its political, security, and even cultural manifestations." Sebuah OKI deklarasi 2009 (PDF) berkata: "Terorisme, untuk memastikan, bukan masalah keamanan, tetapi lebih merupakan satu ideologi dengan, perusahaan keamanan politik, dan bahkan manifestasi budaya."
Islam and US Policy Islam dan Kebijakan AS
Following the 9/11 terror attacks, US policymakers made a concerted effort to improve US-Islamic relations. Setelah 9 / 11 serangan teror, pembuat kebijakan AS melakukan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan AS-Islam. In 2008, President George W. Bush appointed a US envoy to the conference for the first time in history, with little fanfare. Pada tahun 2008, Presiden George W. Bush menunjuk seorang utusan AS ke konferensi untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan sedikit keriuhan di pawai. President Obama's speech in Cairo in June 2009 was intended to emphasize his commitment to continue and strengthen this outreach. Presiden Obama pidato di Kairo pada Juni 2009 itu dimaksudkan untuk menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat jangkauan ini. But his appointment of Rashad Hussain as envoy to the OIC in February 2010 was met with an uproar from US conservatives Tapi penunjukan tentang Rashad Hussain sebagai utusan untuk OKI pada bulan Februari 2010 adalah bertemu dengan kegemparan dari konservatif AS because of Hussain's comments criticizing the United States' prosecution of Muslim activist Sami al-Arian. karena itu komentar Hussain mengkritik Amerika Serikat ' penuntutan aktivis Muslim Sami al-Arian. (LongWarJournal) (LongWarJournal)
The controversy led to a larger question of whether the United States should engage the OIC diplomatically. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Amerika Serikat harus terlibat OKI diplomatis. "A public effort by a US envoy to modify OIC policy is more likely to strengthen the voice of the more extreme members of the OIC, like Iran or Saudi Arabia, than it is to strengthen more moderate voices like Jordan or Indonesia," argues Brett Schaefer, a foreign policy expert at the Heritage Foundation. "Upaya publik oleh utusan AS untuk mengubah kebijakan OKI lebih mungkin untuk memperkuat suara anggota yang lebih ekstrim dari OKI, seperti Iran atau Arab Saudi, daripada menguatkan suara-suara yang lebih moderat seperti Jordan atau Indonesia," berpendapat Brett Schaefer, seorang ahli kebijakan luar negeri di Heritage Foundation. "A far more fruitful strategy would be to approach OIC members bilaterally." "Sebuah berbuah strategi yang lebih jauh adalah dengan pendekatan anggota OKI bilateral. " (CNSNews) (CNSNews)
Moghul agrees, noting a bilateral approach would be a better strategy (ReligiousDispatches) . Moghul setuju, mencatat pendekatan bilateral akan menjadi strategi yang lebih baik (ReligiousDispatches) . "Identifying the OIC as an expression of a collective Muslim will means attempting to forge, out of a messy mix of states, an international partner for America," he says. "Mengidentifikasi OKI sebagai ekspresi dari seorang Muslim kolektif akan berarti mencoba untuk menempa, dari campuran berantakan negara, mitra internasional untuk Amerika," katanya. "But the OIC's fifty-seven member-states are by no means united by their modes of government or foreign policies." "Tapi lima puluh tujuh anggota negara-negara OKI itu tidak berarti dipersatukan oleh cara mereka terhadap kebijakan pemerintah atau asing."
Yet, Moghul says, despite its flaws the OIC could provide the United States a "neutral venue" for cooperation. Namun, Moghul mengatakan, meskipun kesalahannya OKI bisa memberikan Amerika Serikat sebuah "tempat netral" untuk kerja sama. Brookings' Amr contends there is symbolic potential for the United States "to work with the OIC to do productive things around the world such as on economic development." Brookings 'Amr berpendapat ada potensi simbolis bagi Amerika Serikat "untuk bekerja sama dengan OKI untuk melakukan hal-hal produktif di seluruh dunia seperti pada pembangunan ekonomi."
And other countries are also courting the OIC including Britain and China, which received its first visit from the head of the conference in June 2010. Dan negara-negara lain juga pacaran OKI termasuk Inggris dan Cina, yang menerima kunjungan pertama dari kepala konferensi pada bulan Juni 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)